Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

1. Menurut UUD 1945 Naskah Asli

Sistem pemerintahan Indonesia menurut naskah asli adalah presidensial. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dan menteri-menteri negara, Menteri-menteri diangkat oleh presiden. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh MPR dimasa jabatan dan dapat dipilih kembali pada akhir masa jabatannya. Parlemen Indonesia menurut UUD 1945 Naskah Asli adalah MPR yang terdiri dari DPR RI yang berasal dari utusan daerah dan utusan golongan. MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang memberhentikan presiden pada masa jabatannya. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat. sehari-hari yang bertugas mengawal dan mengawasi presiden dalam menjalankan pemerintah.

1. Sistem pemerintahan Indonedia tahun 1945 - 1949

Pelaksanaan sistem pemerintahan pada tahun 1945 -1949 mengalami penyimpangan dari ketentuan UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain:

• Berubahnya fungsi KNIP dari pembantu presiden menjadi badan kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang sebenarnya wewenang MPR.
• Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasrkan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada tanggal 11 November 1945 yang kemudian disetujui oleh presiden dan diumumkan pada tanggal 14 November 1945

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer

1. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen
2. kelangsungan badan eksekutif /kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu waktu kabinet dapat bubar
3. kabinet dapat mengendalikan parlemen, hal ini terjadi bila para anggota parlemen berasal dari partai mayoritas, karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen 
4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

1. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini dikarenakan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai
2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan pelaksanaan kebijakan publik jelas
3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet. Sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial

1. Kekuasaan Eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak
2. Sistem pertanggung jawaban kurang jelas
3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama
4. Karena Presiden tidak bertanggung jawab pada badan legislatif, maka sistem pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas
5. Bila menetapkan sebuah kekuasaan yang mutlak karena kekuasaan eksekutif berada diluar pengawsan langsung legislatif

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial

1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung kepada parlemen. 
2. Masa Jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, presiden Filipina adalah enam tahun dan presiden Indonesia dalah lima tahun.
3. Menyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu dan masa jabatannya
4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh oang luar termasuk anggota parlemen sendii

Contoh Negara Presidensial dan Parlementer

Presidensial::
Amerika Serikat, Indonesia, Mesir, Korea Utara, Korea Selatan, Iran, Irak, Mexico, dll

Parlementer::
Inggris, Belanda, India, Jepang, Malaysia, Jerman, Canada, australia, dll

Definisi Sistem

Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional

Definisi Paradikme Pembangunan

Paradikme pembangunan adalah suatu model atau pola yang merupakan sistem berpikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan guna mewujudkan cita-cita kehidupan masayarakat menuju hari esok yang lebih baik.

Pancasila Menurut Notonegoro

Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, berdasrkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara.

Definisi Pancasila Menurut Ir Soekarno

Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad Iamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi Iebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.

Definisi Pancasila Menurut Muhammad Hatta

Pancasila berasal dari kata panca yang berati lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang pending dan baik. Dengan demikian pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau tingkah laku yang penting dan baik.